prinsip prinsip good governance menurut undp. Kesetaraan 7. prinsip prinsip good governance menurut undp

Pengertian Good Governance Menurut Ahli. Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai. Pelayanan Publik saat ini memiliki berbagai kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh Mohamad (2003): Kurang responsif, KurangMenyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip Good governance di urai satu persatu sebagaimana yang tertera dalam UNDP ( United Nations Deveploment Programe ) mengemukakan 10 buah prinsip Good governance yaitu ”karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Kesejahteraan rakyat (economic governance). Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan. ; Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan. Baik atau buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah memenuhi semua prinsip-prinsip good governance. clean governance. Menjamin adanya supremasi hukum. Transparansi (Transparency), Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan. A. Berorientasi Konsensus 6. Untuk bisa menciptakan Good Governance harus memenuhi pilar atau elemen dasar, yaitu: Transparansi (keterbukaan) Partisipatori (peran masyarakat) Akuntabilitas. Transparansi 4. Responsivitas akan meningkat jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan 8 1. Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. Ningsih, Nining Ade dan Indar, Amran Razak. 1) Partisipasi masyarakat. b. Adapun kelima unsur. Konsep good corporate governance baru populer di Asia. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi. Sedangkan pada skala Negara prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa disusun Sembilan. Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga . 250) good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor. II. prinsip-prinsip good governance. Partisipasi MasyarakatSalah satu prinsip good governance yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsipprinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu: a. Prinsip-prinsip itulah yang 2. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Dalam konteks ini, good. Menemukan alternatif indikator dan prinsip-prinsip governance yang tepat dalam mengukur governance. Participation (P artisipasi Masyarakat) 2. 4. KOMPAS. 1. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, 4. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut : 1. Nasional. Menemukan alternatif indikator dan prinsip-prinsip governance yang tepat dalam mengukur governance 1. masyarakat. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PTPN VII”, Bandar Lampung:UNLAM, halaman 4 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Partisipasi masyarakat 2. 1. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. Sembilan karakteristik Good Governance menurut UNDP itu antara lain. Transparansi 4. It assures thatSementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. Adapun prinsip-prinsip Clean dan Good Governance menurut UNDP ( United Nation Development Programme) yaitu : 6 1. Menurut UNDP [2] sejumlah prasyarat lainnya yang perlu. 2. dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabili tas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu: a. Good governance. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut. b. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Menurut Agoes (2011), good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-prinsip good governance yang dominan. 1. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu negara yang diwakili pemerintah, swasta dan masyarakat. Yakni, kesetaraan dan tegaknya supremasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam penga mbilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwaki lan yang syah yang mewakili kepentingan mereka. Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor. Berdasar. Pengertian Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Ada sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian pemerintah yang baik. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. id ABSTRAK Penelitian ini berjudul ‡3HQHUDSDQ Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Pengertian Good Governance Menurut UNDP. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau pemerintahan yang baik. 101 tahun 2000 1. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada di dalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. to UNDP (1997), the synergy and constructive relations between the state, the private sector and society. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan. Supremasi hukum 3. See full list on nasional. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Menurut PP NO. com - Berita Indonesia dan Dunia Terkini Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terpercaya Terlengkap Seputar Politik, Ekonomi, Travel, Teknologi, Otomotif, Bola3. Transparansi 4. Tata. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses. Karena itu, World Bank (1992: 1) mencoba menjelaskan good governance sebagai sebuah pesamaan dengan konsep manajemen. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. 1. Partisipasi (Participation) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki mapun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembagaPengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Rewansyah (2010:85) terdapat tiga model tata kepemerintahan. 5) Berorientasi pada konsensus. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta Adapun prinsip-prinsip good Governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mas’ud (2012:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good Governance meliputi : 1) Participation. Menurut Ismanto (2005), good go- vernancemerujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rul of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism. 2. Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;1), definisi. . Yang dimaksud dengan kata baik disini ialah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Di mana capaian ini akan terwujud jika pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik. Peduli pada Stakeholder 5. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip: mendapat dukungan dari masyarakat. PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANADESA DAN DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LINGGASARI, KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS Ranu Dwary Amorodito1, Puji Lestari2, Siti Maghfiroh3, Lita Apriyani4 1*Universitas Jenderal. 1. Participation (Partisipasi) Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuanProgram (UNDP) bahwa prinsip ± prinsip Good Governance terdiri dari : 10 Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Kosensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien , Bertanggung Jawab dan Visi Strategis. Karakteristik Good Governance. Menurut UNDP, karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi :. Partisipasi Masyarakat. Transparansi adalah dengan adanya suatu keterbukaan sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal. Aktivitas yang dilakukan harus didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. (UNDP) GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik,ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang. 1. Secara umum, Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Secara Praktis Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya tentang implementasi prinsip-prinsip good governance dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengethaui dan. Demokrasi 2. (2007). DR. Sedangkan dalam penerapan Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Klagen masih terdapat banyak penyimpangan, namun yang menarik tidak ada reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalgen. Good governance has. Prinsip-Prinsip Good Governance UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 1. Akuntabilitas 9. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut : 1) P artisipasi Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam prosesprinsip-prinsip dalam penyelenggaran good governance, yaitu partisipasi, berorientasi pada kesepakatan, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta taat hukum. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. Akuntabilitas 5. Pengertian ‘governance’ yang dikemukakan oleh UNDP tersebut menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:5) mempunyai tiga kaki, yaitu (i) economic, (ii) politic dan (ii) administrative. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. 1. Tugas 1 : Etika Bisnis Dalam Perpajakan 1. 1-98 tertentu dengan prinsip-prinsip dasar good go- vernance. 2 SEJARAH KEMUNCULAN KONSEP GOOD GOVERNANCE. Responsif 5. dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan. Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip Good Governance itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi : a. UNDP da lam workshopnya menyimpulkan bahwa. baik (konsep good governance). Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Shinta, Tomuka. 1. 3 Indikator Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance tentu harus ada. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. Prinsip Good University Governance: a. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citixen,. Apa saja faktor-faktor penghambat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? C. Menurut UNDP (United National Development Planning), Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh. Menurut World Bank, good gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan. Srijanti dkk (2006:242) menyatakan bahwa guna membangun good governance di daerah, prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya good governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003) meliputi: 1. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai denganprinsip-prinsip good governance antara lain: UNDP (1997) yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan. 1. Pengertian good governance. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas: a. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari: a. sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance corporate adalah: transparansi, akuntabilitas. Tata kelola ini dijalankan dengan prinsip demokrasi secara efisien, yang berarti penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,. Prinsip good governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan ( baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah…. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik harus Good Governance Menurut United Nation Development Program (UNDP) 4, Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama : 1. Secara sederhana good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Sementara itu, United Nation Development Programme (UNDP) mengartikan governance sebagai “the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all levels”. mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. Context 1. Ilustri korupsi (Shutterstock) JAKARTA, KOMPAS. Word Bank dalam Nico Andrianto (2007: 24) mendefinisikan good governance sebagai. Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi & unsur-unsurnya; yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan,. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari. Gerry Katon Mahendra. Hasan NPP. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa prinsip good governance terkait pemerintah daerah ditunjukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun. Konsep Good Governance dalam. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Ada 9 karakteristik utama good governance menurut United Nation Development Program (UNDP), yaitu: Participation ( Partisipasi Masyarakat ) Setiap individu di masyarakat atau rakyat di sebuah negara memiliki hak untuk ikut andil dalam membuat keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang resmi. Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. Akuntabel Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Ada sembilan prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP), (Ulum 2008:40) yaitu. 2008 : Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM :. PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih peneliti dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan dalam bentuk uraian. Pendahuluan Harvorsen menyebutkan perbedaan antara World Bank dan UNDP. Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendakKonsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip. Sedangkan governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik. Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima. UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, rule of law, transparansi,. Pilar Good Governance. Adapun prinsip-prinsip dalam good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado Oleh Andhika Trisno1 Marlien Lapian2 Sofia Pangemanan3 Abstrak Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung. Sejatinya indikator keberhasilan dari implementasi pemerintahan yang baik adalah diambil dari prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri. Meningkatkan Transparansi. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. Transparansi sangat penting dalam tata kelola yang baik, karena dengan adanya transparansi maka semakin mudah bagi publik untuk memantau. Terwujudnya pelayanan publik prinsip good governance dalam pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu ciri publik. bagi pemerintah dalam mewujudkan good governance. 4 Beberapa prinsip good governance dalam perkembangnanya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (good. Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. . Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakanLuthfan Dwi Arso Putra. Salah satu prinsip good governance yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberi layanan. Penerapan prinsip-prinsip good governance di dalam pelayanan publik akan dilihat dari indikator good governance seperti yang dikutip dari UNDP, : 1. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur kinerja pemerintah. UNDP . 32 Tahun 2009 prespektif Hukum Islam untuk menjawab Rumusan masalah dari: (1) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang terkandung dalam UU No. prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo . Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di dalam praktek penyelenggaraan daerah di Indonesia, asas-asas yang harus ditaati olehNation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat 4 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. Dalam penelitian ini penulis meneliti keberadaan Good Governance dalam UU No. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip good government governance,. 5 mendefinisikan sebagai manage a nations affair at all levels”.